Uu pertanahan terbaru pdf

A. Latar Belakang Masalah. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka. Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

faxdocsinjv.web.app
 Lettera giapponese amore

Sep 11, 2018 · Halaman ini berisi dokumen-dokumen publik yang berhubungan dengan pertanahan, berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional dan lain-lain. BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru Jakarta 12110. …

May 13, 2013 · Sedangkan, sertifikat hak tanggungan adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan. Demikian ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (“UU Hak Tanggungan”). PERATURAN PERTANAHAN | Bpn16's Blog Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1953 Tentang Pernyataan Perlunya Beberapa Tanah Partikelir Dikembalikan Menjadi Tanah Negeri Undang-Undang Republik Indonesia … Selain RKUHP, Ini Isi RUU Lain yang Dianggap Kontroversial RUU Pertanahan. Salah satu tuntutan massa saat demonstrasi adalah menolak pengesahan RUU Pertanahan. Menurut Sekretaris jenderal konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika, setidaknya ada delapan persoalan dalam RUU ini. Persoalan pertama, RUU Pertanahan dinilai bertentangan dengan UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. RUU Pertanahan yang Sesat - detiknews

Dalam draft RUU Pertanahan yang saat ini sedang mereka godok, pengetatan dilakukan dengan menerapkan pencabutan hak milik tanah seseorang yang tidak dimanfaatkan. Mengutip draft RUU Pertanahan, hak milik seseorang atas tanah bisa saja dicabut oleh pemerintah jika pemegang hak tak menggunakan, memanfaatkan, atau menguasai lahan tersebut.

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA Pertanahan Nasional tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran RUU Pertanahan, Hak Milik Dicabut Jika Tanah Tak Dipakai Dalam draft RUU Pertanahan yang saat ini sedang mereka godok, pengetatan dilakukan dengan menerapkan pencabutan hak milik tanah seseorang yang tidak dimanfaatkan. Mengutip draft RUU Pertanahan, hak milik seseorang atas tanah bisa saja dicabut oleh pemerintah jika pemegang hak tak menggunakan, memanfaatkan, atau menguasai lahan tersebut. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang ...

Undang Undang Agraria - Apps on Google Play

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar investasi.sukabumikab.go.id Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota. Pasal 2 Setiap Perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal wajib mempunyai Izin Lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal yang BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA Pertanahan Nasional tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran RUU Pertanahan, Hak Milik Dicabut Jika Tanah Tak Dipakai Dalam draft RUU Pertanahan yang saat ini sedang mereka godok, pengetatan dilakukan dengan menerapkan pencabutan hak milik tanah seseorang yang tidak dimanfaatkan. Mengutip draft RUU Pertanahan, hak milik seseorang atas tanah bisa saja dicabut oleh pemerintah jika pemegang hak tak menggunakan, memanfaatkan, atau menguasai lahan tersebut.

Download PDF Isi RUU Pertanahan 2019 yang Riskan ... Sep 30, 2019 · Isi RUU Pertanahan 2019 dapat di-download dalam format PDF. RUU ini jadi sorotan, lantaran riskan kriminalisasi. tirto.id - DPR-pemerintah sepakat menunda pembahasan RUU tentang Pertanahan pada Kamis (26/9/2019). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DENGAN … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN … Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, …

UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa di dalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk per-ekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DENGAN … Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 13. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 14. Lembaga Pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERTANAHAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pertanahan adalah hal-hal yang berhubungan dengan pendaftaran, penyediaan, peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharaan tanah, serta perbuatan mengenai tanah, yang diatur dengan hukum tanah. 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan ...

Berikut Ini Adalah Kumpulan Kompilasi Peraturan Pertanahan ; Halaman ini berisi Peraturan Pertanahan yang berhubungan dengan pertanahan, berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan lain-lain. berasal dari ndaru website bpn peraturan terkait pertanahan ini telah saya kategorikan berdasarkan kategori peraturan seperti …

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PEMBUKAAN (Preambule) Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. (PDF) RUU Pertanahan | Mitra Wulandari - Academia.edu Draft RUU Pertanahan yang baru, sayangnya sekitar akhir Septembere ini RUU tersebut ditarik dan masih belum dilanjutkan oleh DPR. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 UU Nomor 6 Tahun 2017 (UU Nomor 6 Tahun 2017) ALAMAT KAMI Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 … Daftar Peraturan Pertanahan | omtanah.com Berikut Ini Adalah Kumpulan Kompilasi Peraturan Pertanahan ; Halaman ini berisi Peraturan Pertanahan yang berhubungan dengan pertanahan, berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan lain-lain. berasal dari ndaru website bpn peraturan terkait pertanahan ini telah saya kategorikan berdasarkan kategori peraturan seperti …